Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Adapun yang dimaksud dengan gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Pembangunan responsif gender tersebut tidak terlepas dari adanya sebuah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, PUG telah mulai dilaksanakan pada tahun 2002 dengan adanya Surat Edaran Gubernur DIY no. 411.4/0195 tanggal 23 Januari 2002. Pada tahun 2008, pelaksanaan sosialisasi Permendagri no. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah telah berhasil membentuk Pokja PUG, sehingga DIY memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama. Dengan bertambahnya pelatihan dan kegiatan PUG serta didukung oleh kebijakan-kebijakan tentang PUG, maka pada tahun 2009, DIY berhasil memperolah penghargaan APE tingkat Madya dan pada tahun 2013 memperoleh APE Tingkat Utama.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan strategi PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di DIY, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) yang merupakan koordinator penyelenggaraan PUG di provinsi, pada tanggal 2 dan 8 April 2014 telah melaksanakan Rapat Kerja Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). RS Jiwa Grhasia DIY merupakan salah satu SKPD yang mengikuti kegiatan tersebut. Di dalam raker tersebut dibahas tentang implementasi PUG di masing-masing SKPD, komitmen, hambatan dan kebutuhan yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan PUG.
Di RS Jiwa Grhasia DIY, data dari BPPM DIY sampai dengan tahun 2011 pelatihan PUG telah diikuti oleh 5 orang pegawai, terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Pada tahun 2013, SK Focal Point PUG telah diperbaharui dengan ketua Bapak Amin Subargus, SKM, M.Kes. Adapun tugas Focal Point tersebut adalah mempromosikan PUG pada unit kerja; memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender; melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG; melaporkan pelaksanaan PUG kepada direktur; mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan memfasilitasi penyusunan data gender. Diharapkan percepatan pelaksanaan PUG di RS Jiwa Grhasia dapat terus dilaksanakan, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud.
