Deteksi Kesehatan Jiwa!

  Pengen tahu Satus Kesehatan Jiwa Anda...?

Aplikasi deteksi dini kesehatan jiwa tersedia dalam aplikasi android dan web

 

 enter button

 

 

play-store-download

x

 

PENGARUH PELATIHAN KESELAMATAN PEGAWAI TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERSEPSI PERAWAT PADA PERILAKU KEKERASAN

PENDAHULUAN
     Pada umumnya klien yang masuk rawat inap berada pada fase krisis (labil) dan mempunyai riwayat perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon kemarahan yang maladaptif baik secara verbal maupun fisik yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan .
     Di RS Jiwa Grhasia DIY, rata-rata pasien dengan kasus perilaku kekerasan (PK) di UPPI pada Bulan Januari – April 2014 sebesar 97 org/bulan (72,8%). Adapun rata-rata pasien PK di ruang maintenance pada Bulan Januari – April 2014 yang labil/gelisah sehingga harus kembali ke UPPI sebesar 19 org/bulan (14,2%).
     Berdasarkan hasil beberapa riset menunjukkan bahwa perawat jiwa sering mengalami kekerasan dari klien (Fight, 2002; Nijman dkk, 2007). Berbagai cara yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi agresifitas pasien yang diarahkan padanya akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik pada diri perawat sendiri maupun pasien (As'ad & Soetjpto, 2000).
    Hasil survey yang dilakukan pada Bulan Mei 2014 pada 93 responden untuk mengukur frekuensi perilaku kekerasan yang dialami atau dilihat oleh perawat selama 1 tahun terakhir di tempat bertugas dengan menggunakan Instrumen POPAS, menunjukkan bahwa:
a. Perilaku kekerasan dalam bentuk verbal (pasien teriak terus menerus, memaki petugas, mengumpat, bicara kotor, dll) sebanyak 89%
b. Perilaku pasif agresif (irritable, cenderung sulit diarahkan, menolak intervensi, menolak minum obat, makan, dll) sebanyak 91%
c. Kontak/ kekerasan fisik sebanyak 68%
d. Perilaku merusak lingkungan/ barang-barang di RS sebanyak 36%
e. Anacaman terhadap fisik petugas/pasien lain sebanyak 47%
f. Perilaku intimidasi seksual (pelecehan, gerakan cabul,dll) oleh pasien sebanyak 16%
      Berawal dari fenomena dan hasil survey tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pelatihan keselamatan pegawai terhadap pengetahuan, sikap dan persepsi perawat pada perilaku kekerasan.

Selengkapnya: PENGARUH PELATIHAN KESELAMATAN PEGAWAI TERHADAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERSEPSI PERAWAT PADA...

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

sipkdSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel[1]. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.


Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan:


• merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
• menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
• merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
• melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah